diarydiar

bahagiakan hati dengan berbagi

Mencoba menganalisis UU ParPol

Tinggalkan komentar

Partai politik merupakan hal yang sangat krusial di negara kita, Indonesia. Betapa tidak, sebagai negara yang ‘ingin dikatakan’ demokratis, tentu segala sesuatunya harus diaksanakan dengan demokratis pula, termasuk dalam hal penentuan pemimpin-pemimpin mulai dari presiden, gubernur dan kepala pemerintahan lain yang lebih rendah. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, tentu harus ada pengaturan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin, salah satunya adalah Undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. UU ini merupakan perbaruan dari UU sebelumnya, Nomor 31 Tahun 2002, mengingat –katanya dalam undang-undang tersebut- tuntutan dan dinamika masyarakat yang semakin berkembang. Ada beberapa perbaikan memang, namun kekurangannya juga tidak sedikit. Berikut merupakan analisis saya tentang UU ini.

1. Pengundangan yang dilakukan adalah tahun 2008, saya rasa ini kurang relevan dan relatif lambat, mengingat PEMILU tingkat nasional dilaksanakan tahun 2009, bahkan bahkan PEMILU tingkat daerah ada yang dilaksanakan pada tahun tersebut. UU tentang Parpol ini tentu akan lebih ‘pas’ jika ada tenggang waktu lebih lama dengan PEMILU agar semua partai dipastikan bisa melakukan ‘pembaruan’.
2. Nilai plus untuk Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) serta pasal 20, secara umum di situ disebutkan bahwa mulai dari tokoh pendiri dan pengurus Parpol tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota dan sebagainya harus ada minimal 30% keterwakilan perempuan. Hal ini tentu merupakan kemajuan, mengingat di masa-masa sebelumnya kaum laki-laki lebih mendominasi dalam kepengurusan Parpol.
3. Sudah ada pemerataan kepengurusan minimal untuk tiap daerah, kabupaten/kota dan kecamatan, hal ini jika dijalankan dengan baik tentu kegiatan politik akan lebih tersosialisasikan ke masyarakat.
4. Pasal 10 ayat (1) huruf d itu tidak perlu ada karena sudak tercakup pada pasal 10 ayat (1) huruf a (Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang mana dalam Pembukaan UUD 1945 poin tentang ‘mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia’ ini telah termaktub di alinea ke-4.

1. Untuk pasal 10 ayat (2) yang memuat tujuan khusus parpol menurut saya harus ada sanksi jika tidak dilaksanakan, minimal sanksi administratif, mengingat pada setiap kampanye minim sekali parpol yang menuju ke arah itu, mereka lebih kepada promosi parpol dan calon-calonnya, jarang sekali yang menuju ke arah pendidikan politik untuk masyarakat.
2. Pasal 11 ayat (1) huruf c tentang parpol sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara saya rasa kurang tepat. Justru parpol merupakan bagian dari aspirasi politik itu sendiri. Adapun fungsi-fungsi yang terdapat pada ayat tersebut merupakan itu merupakan tugas pemerintah.
3. Pasal 12 huruf g (memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan) merupakan hal yang disayangkan, sekaya apakah Indonesia itu? Sebesar apakah pendapatannya? Hingga berani membiayai parpol yang notabene tidak bertidak langsung dalam kepengurusan pemerintah, mereka yang mau sendiri untuk mendapat jabatan, yang tentu nantinya mendapat gaji yang tidak sedikit, malah membebani pemerintah dengan turut menguras APBN dan APBD.
4. Pasal 34 ayat (1), setara dengan pasal 12 huruf g, tentang sumber keuangan parpol yang salah satunya berasal dari APBN dan APBD.
5. Pasal 35 ayat (1) huruf b dan c tentang pembatasan sumbangan cukup ambigu, timbul pertanyaan mengapa ada pembatasan untuk perorangan maksimal 1 milyar, serta untuk perusahaan dan/atau badan usaha maksimal 4 milyar? Dalam penjelasannya juga tidak dibahas.
6. Pasal 40 ayat (5) perlu penjelasan yang lebih detail tentang paham-paham yang dimaksud. Selain itu hal-hal tersebut sudah bisa diantisipasi pada bab-bab awal terutama pada Bab IV tentang Asas dan Ciri partai politik, dimana salah satunya di situ dijelaskan bahwa partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan tentu komunisme itu sudah sangat bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama.
7. Ada beberapa ayat pada pasal (47) yang menjelaskan adanya sanksi berupa teguran terhadap parpol yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tertentu. Menurut saya sanksi berupa teguran ini tidak cukup ‘bergigi’ untuk mengatasi masalah, kecuali kalau sanksi berupa teguran ini merupakan sanksi yang ada follow up-nya. Misal ada teguran dan sanksi bertahap agar jika tidak efektif dengan tahap pertama, nantinya ada sanksi yang lebih berat. Hal ini demi teraturnya prosedural parpol itu sendiri.

Penulis: Diar Rosdayana

Simple. Humble. Senang berteman.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s